Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Foto : Dok/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh 373 sekolah menyebabkan ratusan siswa terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Komisi X DPR RI dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/2/2025), menegaskan bahwa permasalahan ini tidak boleh mengorbankan hak siswa untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, serta siswa dan orang tua dalam memastikan proses seleksi berjalan lancar. "Kami mendorong siswa untuk tetap semangat dan tidak patah arang. Jika ada kendala di SNBP, jalur SNBT maupun seleksi mandiri tetap terbuka sebagai kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi," ujarnya. 

Secara keseluruhan, Komisi X mengapresiasi kebijakan Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025 yang memberikan perpanjangan waktu finalisasi pengisian PDSS bagi sekolah-sekolah yang terlambat. Namun, DPR juga meminta pemerintah memperkuat sosialisasi agar seluruh sekolah memahami pentingnya ketepatan waktu dalam pengisian data PDSS.

Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan seluruh sekolah di wilayahnya memiliki fasilitas dan kesiapan teknis dalam mengisi PDSS tepat waktu. Evaluasi dan pembinaan bagi sekolah yang berulang kali mengalami keterlambatan perlu dilakukan guna mencegah kejadian serupa di tahun-tahun mendatang. Komisi X menegaskan bahwa sekolah wajib membentuk tim khusus untuk bertanggung jawab atas kelancaran proses pengisian data tersebut.

Di sisi lain, Komisi X meminta siswa dan orang tua tidak panik atau pesimis menghadapi kendala SNBP akibat keterlambatan pengisian PDSS. Alternatif lain seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) dan jalur mandiri perguruan tinggi tetap bisa menjadi pilihan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti SNBP. (aha)